Hukum Pidana Terorisme; Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Ari Wibowo

Home » Hukum » >

978 979 756 870 2 883 Hukum Pidana Terorisme; Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Ari Wibowo

Hukum Pidana Terorisme – Indonesia telah memiliki Undang-undang (UU) khusus yang mengatur terorisme sejak tahun 2002, namun hingga saat ini fenomena terorisme masih terus terjadi. Sebagaimana dikatakan Friedman, kunci penegakan hukum terletak pada aspek substansi (legal substance), di samping aspek struktur (legal structure) dan budaya hukum (legal culture). Berpijak dari pendapat tersebut, kebijakan formulatif memegang peranan yang penting dalam pemberantasan terorisme.
Melalui buku ini, penulis melakukan analisis yang komprehensif terhadap kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia dengan menggunakan parameter tertentu yang berupa prinsip-prinsip kriminalisasi, pemidanaan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka/terdakwa. Secara runtut, penulis menguraikan proses dan latar belakang pembuatan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hingga disahkan oleh DPR. Berbagai kritik diuraikan terhadap substansi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hingga menghasilkan analisis yang bersifat kritis-teoretis, bukan kritik tidak berdasar.
ISBN : 978-979-756-870-2
Tahun terbit : 2012
Harga : Rp 64.800,00
Halaman : XIV+254

“Anatomi Payung Hukum Penanggulangan
Terorisme di Indonesia”
Oleh: M. Abdul Kholiq, SH., M. Hum.
Dalam perspektif kebijakan penanggulangan suatu kejahatan
(criminal policy), negara dianjurkan untuk menerapkan pendekatan
penanganan secara integral dan komprehensif baik menggunakan
pendekatan hukum pidana (penal policy) maupun pendekatan di
luar hukum pidana (non penal policy). Pada saat negara memutuskan
untuk menggunakan hukum pidana, prinsip-prinsip mengenai hukum
pidana yang baik harus menjadi perhatian serius. Sebab kualitas
undang-undang pidana yang dibuat melalui kebijakan hukum pidana
formulatif secara signifikan akan berpengaruh terhadap efektifitas
berlakunya undang-undang tersebut dalam praktek penegakan hukum
(kebijakan hukum pidana aplikatif dan eksekutif).
Bertolak dari hal di atas, masalah terorisme di Indonesia seharusnya
juga dipandang dan diatasi dengan konfigurasi pemikiran seperti itu.
Artinya, selain penanggulangan kejahatan terorisme memerlukan basis
hukum yang berkualitas, enforceable dan konsisten dalam penegakan
hukum, sudah semestinya diback-up dengan penerapan berbagai ke -
bijakan/ pendekatan non penal seperti politik, budaya dan tentu pendekatan agama. Sebab salah satu akar masalah fenomena terorisme
di Indonesia tidak dapat dipungkiri ialah bermuara pada pemahaman vi Hukum Pidana Terorisme
agama khususnya mengenai doktrin jihad yang tidak tepat, in-proporsional bahkan cenderung menyimpang. Di sinilah relevansi dan
urgensi adanya gagasan mengenai de-radikalisasi yang pernah menjadi
diskursus publik belakangan ini.
Sepanjang terkait dengan kebijakan penggunaan hukum pidana
(penal policy) sebagai dasar yuridis penanganan terorisme, Indonesia
telah memiliki satu payung hukum berupa UU No. 15/2003 yang semula merupakan produk hukum berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1/2002 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme. Pada dataran implementasi, ketika UU ini
diterapkan dalam penindakan berbagai kasus terorisme yang terjadi,
ternyata telah melahirkan sejumlah ekses. Misal, aparat (c.q. Densus
88) dengan mudah sering melakukan penangkapan dan penahanan
terhadap seseorang yang belum terlalu jelas keterlibatannya dalam
suatu kasus terorisme. Inilah sebabnya mengapa aparat ketika
menangkap seseorang selalu menggunakan istilah/bahasa “terduga”
bukan “tersangka” sebagai istilah hukum baku dan terukur menurut
KUHAP.
Tindakan aparat yang demikian ini sebenarnya tidak terlepas dari
akar penyebabnya antara lain ialah adanya perumusan delik terorisme
dalam UU No. 15/2003 yang multitafsir dan tidak memenuhi doktrin
hukum pidana nullum crimen nulla poena sine lege certa (lex crimina
lex certa) dan nullum crimen nulla poena sine lege stricta (lex crimina lex sctricta) sebagai doktrin-doktrin yang merupakan penjabaran asas legalitas. Kemudian seringnya aparat mudah terpancing untuk melakukan penembakan mematikan (menembak mati) terhadap orangorang yang diduga terlibat jaringan terorisme dan menunjukkan tanda-tanda perlawanan saat hendak ditangkap, dan lain-lain masalah
yang cenderung mengarah pada terjadinya pelanggaran HAM dalam
penegakan hukum UU Anti terorisme ini. Berbagai ekses hukum di
atas tentu melahirkan pertanyaan mengapa semua itu terkesan bisa
mudah terjadi ?
Kehadiran buku berjudul HUKUM PIDANA TERORISME yang
ditulis Sdr. Ari Wibowo ini jika disimak isinya tampak dapat menjadi
semacam setitik cahaya yang diharapkan bisa turut menjelaskan benang kusut problem hukum seputar terorisme. Sebab kajian buku ini
menggunakan pendekatan anatomik untuk “membedah” substansi
UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Terorisme.
Dengan perspektif kebijakan hukum pidana formulatif, tulisan Sdr. Ari
Wibowo dalam buku ini menyajikan suatu analisis untuk mencoba
memastikan apakah formulasi perbuatan-perbuatan sebagai tindak
pidana terorisme dan pengancaman sanksi pidananya dalam UU Anti
Terorisme tersebut sudah sesuai atau belum (baca: menyimpang) dari
prinsip-prinsip kebijakan kriminalisasi dan penalisasi. Di samping itu,
hal yang menarik dari buku ini ialah karena kajiannya juga mengupas
apakah ketentuan-ketentuan hukum prosedural (mekanisme/acara)
penanganan perkara terorisme dalam undang-undang sejalan atau
justru bertentangan dengan prinsip penghoramatan dan perlindungan
HAM.
Secara keseluruhan kajian-kajian dalam berbagai aspek di atas
memang terkesan kurang komprehensif (tidak menyeluruh terhadap
semua pasal yang ada dalam undang-undang). Namun demikian,
model pengkajian secara anatomik atas UU Anti Terorisme Indonesia
seperti yang dilakukan oleh Sdr. Ari Wibowo ini relatif belum pernah
atau setidaknya sangat jarang dilakukan penulis lain. Dan satu hal
yang patut digaris bawahi ialah hasil kajian analitis dalam buku yang
semula merupakan Tesis (S-2) penulis di mana saya menjadi salah
satu pembimbingnya, akan sangat prospektif untuk dikontribusikan
sebagai masukan terhadap perbaikan amandemen dalam upaya
menyempurnakan UU Anti Terorisme yang menjadi payung hukum
Indonesia dalam menanggulangi terorisme.
Semoga kehadiran buku ini dapat menambah wawasan bagi
masyarakat terutama aparat mengenai bagaimana sesung guhnya
hukum penanggulangan kejahatan terorisme di Indonesia. Dan semoga juga berbagai temuan dan rekomendasi yang disarankan penulis dalam
buku ini dapat menjadi sedikit inspirasi untuk kesempurnaan UU
Anti terorisme ke depan sehingga pemberlakuannya dalam praktek
penegakan hukum dapat lebih berkualitas, berkeadilan, berkepastian,
dan berkemanfaatan serta tetap dalam koridor penghormatan HAM.
Yogyakarta, Maret 2012


04.18.2012 · Posted in Hukum
W3 Directory - the World Wide Web Directory
Tumbasbuku.com Incorporation with TB Fadillah Palasari located at Pasar Buku Palasari , Bandung, . Reviewed by 60.122 customers rated: 4.6 / 5