HUKUM ACARA PERADILAN PAJAK – Prof. Dr. M. Djafar Saidi, S.H., M.H.

HUKUM ACARA PERADILAN PAJAK – ?Perkembangan hukum pajak membawa perubahan yang sangat signifikan, baik di bidang keilmuan maupun di bidang anggaran pendapatan dan belanja negara. Di bidang keilmuan, hukum pajak merupakan hukum publik yang berfungsi mengatur hubungan hukum antara wajib pajak dengan pejabat pajak sebagai wakil negara. Sementara di bidang anggaran pendapatan dan belanja negara, hukum pajak memberi peluang bagi negara untuk mengatur pembiayaan kelangsungan pemerintahan yang sumber dari sektor pajak. Hukum pajak memberikan legitimasi untuk meningkatkan penghasilan negara dari sektor pajak.

?

Hukum acara peradilan pajak merupakan substansi hukum pajak yang digunakan oleh wajib pajak, kuasa hukum wajib pajak, pejabat pajak, dan hakim ketika menghadapi sengketa pajak pada pengadilan pajak dan Mahkamah Agung. Keberadaannya tidak boleh dikesampingkan agar penyelesaian sengketa pajak tetap dalam koridor beracara yang benar dan sah menurut hukum pajak. Walaupun demikian, tak terlupakan kepada Mahasiswa yang sementara belajar ilmu hukum pada perguruan tinggi untuk memahami bagaimana pentingnya hukum acara peradilan pajak dalam kaitan konteks keilmuan. Oleh karena itu, hukum acara peradilan pajak berada pada posisi sebagai pintu gerbang yang memuat kaidah hukum untuk menegakkan hukum pajak materiil dan keadilan.. Tumbasbuku.com

HUKUM ACARA PERADILAN PAJAK
Penulis : Prof. Dr. M. Djafar Saidi, S.H., M.H.
ISBN :
Halaman : 280
Tahun Terbit :
Harga : Rp. 59.000

Stock Buku ada di Penerbit. Bagi yang ingin melakukan pemesanan via form order atau SMS / Wa 08562954111

POLITIK HUKUM HAK ASASI MANUSIA – SUPARMAN MARZUKI

POLITIK HUKUM HAK ASASI MANUSIA – Politik Hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan caracara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam
masyarakat. Ada pula yang mengartikan politik hukum sebagai kebijaksanaan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan
sesuatu menjadikan sesuatu sebagai hukum.
Buku Politik Hukum ini terutama melihat politik hukum dari sisi hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Mulai dari era Orde Baru hingga era Demokrasi
seperti sekarang. Buku ini mengupas politik hukum mulai dari pergulatan politik hukum HAM, kemudian demokrasi dan hak asasi manusia, negara hukum dan hak
asasi manusia, konfigurasi politik pasca orde baru, politik hukum HAM di era reformasi, serta politik hukum HAM di era demokrasi.
Keunggulan produk
Buku ini ditulis oleh dosen senior dari fakultas hukum UII dan Ketua Komisi Yudisial 1. RI saat ini.
2. Buku ini direkomendasikan oleh tokohtokoh hukum terkenal, seperti Mahfud M.D dan Busyro Muqoddas.
3. Buku sejenis jarang ditemukan.. Tumbasbuku.com

POLITIK HUKUM HAK ASASI MANUSIA
Penulis : SUPARMAN MARZUKI
ISBN : 9786022410416
Halaman : 288 hlm
Tahun Terbit : 2014
Harga : Rp. RP 104.000

Stock Buku ada di Penerbit. Bagi yang ingin melakukan pemesanan via form order atau SMS / Wa 08562954111

HUKUM KETENAGANUKLIRAN; TINJAUAN DARI ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA – Eri Hiswara, M.Sc.

HUKUM KETENAGANUKLIRAN; TINJAUAN DARI ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA – Aplikasi ketenaganukliran di berbagai bidang di Indonesia telah meningkat pesat di Indonesia. Berdasar data yang ditampilkan dalam situs Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), pada akhir Februari 2014 BAPETEN sebagai instansi yang diberi wewenang melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia tercatat telah mengeluarkan sebanyak 11.766 izin pemanfaatan kepada 2.645 instansi baik pemerintah maupun swasta. Kenyataan bahwa selain membawa manfaat yang sangat besar, penggunaan tenaga nuklir juga memiliki efek yang berbahaya bagi kesehatan manusia, maka setiap aplikasi tenaga nuklir ini harus diatur melalui suatu sistem peraturan perundangan yang ketat.<br />Buku ini menyajikan sistem peraturan perundangan ketenaganukliran di Indonesia, dengan penekanan pada aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Dari pengamatan tampak bahwa aspek keselamatan dan kesehatan kerja pada hukum ketenaganukliran di Indonesia telah diatur dengan baik. Standar internasional yang dikembangkan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) juga telah diakomodasi dan disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia. Namun demikian, analisis rinci terhadap dua peraturan pokok, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2007 dan Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 4 tahun 2013 menunjukkan masih ada beberapa kelemahan pada kedua peraturan ini yang walaupun tidak mengganggu terhadap kandungan peraturan dari sisi legal secara keseluruhan, namun dari segi ilmiah dan konsistensi dengan standar internasional masih dapat diperbaiki dan disempurnakan.<br />&nbsp;.. Tumbasbuku.com

HUKUM KETENAGANUKLIRAN; TINJAUAN DARI ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Penulis : Eri Hiswara, M.Sc.
ISBN : 978-602-262-226-0
Halaman : X+190
Tahun Terbit : 2014
Harga : Rp. 84.800,-

Stock Buku ada di Penerbit. Bagi yang ingin melakukan pemesanan via form order atau SMS / Wa 08562954111

HUKUM AGRARIA KEHUTANAN – Bambang Eka Suriyadi, S.H., M.Hum.

HUKUM AGRARIA KEHUTANAN – ?Tanah merupakan sumber ekonomi dan politik. Oleh karenanya banyak persoalan tenurial yang bertalian kedua ranah tersebut, di kawasan lahan Indonesia,? terutama di kawasan hutan di Pulau? Jawa dan Madura. Penyelesaiannya masalah? agraria tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ia? memerlukan seperangkat peraturan perundang–undangan agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara yuridis.

Banyak buku? hukum pertanahan? atau agraria yang? beredar di toko–toko buku yang membahas bagaimana penyelesaian permasalahan tersebut.? Namun, buku–buku? tersebut? mengulas? persoalan tanah secara makro dan? cenderung? akademis, sehingga kurang menyinggung ke inti permasalahannya. Sebaliknya, belum ada buku hukum agraria secara? mikro, khususnya yang membahas hukum pertanahan di Pulau Jawa dan Madura. Bukan hanya dari sisi akademis, tetapi juga dari sisi legal aplikatif.? Persoalan hukum pertanahan, terutama tenurial tanah hutan di Pulau Jawa dan Madura, akan terus muncul ke permukaan.? Tumbasbuku.com

HUKUM AGRARIA KEHUTANAN
Penulis : Bambang Eka Suriyadi, S.H., M.Hum.
ISBN :
Halaman : 338
Tahun Terbit :
Harga : Rp. 89.000

Stock Buku ada di Penerbit. Bagi yang ingin melakukan pemesanan via form order atau SMS / Wa 08562954111

HAM; tentang Kewarganegaraan, Pengungsi, Keluarga & Perempuan (Kompilasi Instrumen HAM Nasional & Internasional) – M. Ghufran H. Kordi

HAM; tentang Kewarganegaraan, Pengungsi, Keluarga & Perempuan (Kompilasi Instrumen HAM Nasional & Internasional) – Walaupun bangsa-bangsa dunia telah sepakat memproklamasikan sebuah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kemudian diikuti dengan berbagai berbagai instrumen/peraturan lainnya, baik yang disebut Konvensi/Perjanjian, Protokol, Deklarasi, Komitmen, dan sebagainya. Namun perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia (HAM), oleh para aktivis-pejuang HAM, dianggap sangat berat dan semakin panjang. Dengan adanya berbagai instrumen itu, bukan berarti pelanggaran HAM lantas berhenti.
Namun, kehadiran instrumen tersebut sangatlah penting, karena akan menjadi pegangan dan rujukan bagi pihak-pihak. Buku ini berisikan berbagai instrumen HAM nasional (Indonesia) dan internasional.  Penggabungan ini dimaksudkan untuk melihat runtutan maupun keterkaitan antara instrumen internasional dan nasional. Buku ini merupakan kompilasi instrumen HAM tentang anak, perempuan, keluarga, kewarganegaraan, dan pengungsi.. Tumbasbuku.com

HAM; tentang Kewarganegaraan, Pengungsi, Keluarga & Perempuan (Kompilasi Instrumen HAM Nasional & Internasional)
Penulis : M. Ghufran H. Kordi
ISBN : 978-602-262-043-3
Halaman : XIV+274
Tahun Terbit :
Harga : Rp. 129800

Stock Buku ada di Penerbit. Bagi yang ingin melakukan pemesanan via form order atau SMS / Wa 08562954111

MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan – Nurnaningsih Amriani, SH., MH.

MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan – . Tumbasbuku.com

MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
Penulis : Nurnaningsih Amriani, SH., MH.
ISBN :
Halaman : 198
Tahun Terbit :
Harga : Rp. 36.000

Stock Buku ada di Penerbit. Bagi yang ingin melakukan pemesanan via form order atau SMS / Wa 08562954111

Penegakan Hukum Lingkungan; dalam Perspektif Holistik-Ekologis – Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.

Penegakan Hukum Lingkungan; dalam Perspektif Holistik-Ekologis – Munculnya berbagai kasus lingkungan semakin membuktikan bahwa pengelolaan lingkungan sudah masuk pada tahap krisis. Krisis lingkungan yang cenderung meningkat, jelas memerlukan penanganan yang luar biasa pula. Buku ini menawarkan beberapa pemikiran menuju penegakan hukum lingkungan secara holistik-ekologis. Penegakan hukum yang memandang hukum sebagai sistem yang utuh menyeluruh, yang di dalamnya memuat nilai, norma, dan asas-asas hukum lingkungan, struktur atau kelembagaan, serta budaya hukum masyarakat. Sementara penegakan hukum secara ekologis artinya meletakkan kepentingan ekologis di atas kepentingan yang lain, atau setidaknya dalam keseimbangan dengan kepentingan ekonomi dan sosial.
Dalam perspektif penegakan hukum holistik-ekologis, buku ini menawarkan beberapa hal. Pertama, ketiga jalur hukum yang ada (administrasi, perdata, dan pidana) hendaknya diterapkan secara terintegrasi, bukan saling ketergantungan. Kedua, diperlukan pemahaman yang baik dari penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan pengacara) tentang substansi hukum lingkungan, karena sebagai hukum fungsional tidak jarang penegak hukum yang kurang paham dengan karakternya itu. Ketiga, penegakan hukum harus mengutamakan kepentingan ekologi daripada kepentingan lainnya, seperti kepentingan politik, ekonomi, atau pertimbangan teknis yuridis semata. Keempat, penegak tidak sekadar menegakkan peraturan, melainkan yang lebih utama menegakkan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Buku ini sangat bermanfaat untuk penegak hukum dan semua pihak terkait seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara, LSM, dan setiap orang yang mendalami masalah hukum.. Tumbasbuku.com

Penegakan Hukum Lingkungan; dalam Perspektif Holistik-Ekologis
Penulis : Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.
ISBN : 978-602-262-511-7
Halaman : XIV+110
Tahun Terbit :
Harga : Rp. 64800

Stock Buku ada di Penerbit. Bagi yang ingin melakukan pemesanan via form order atau SMS / Wa 08562954111

Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB – Marihot Pahala Siahaan

Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB – Perkembangan Hukum Islam (hukum perkawinan Islam) di beberapa negara diawali pada abad XIX, yaitu ketika hukum Islam mulai bersentuhan dengan hukum barat/Eropa, ketika itu terjadilah proses modernisasi hukum Islam melalui Taqnin (penyusunan hukum Islam melalui sistem perundang-undangan). Hal ini diberlakukan dalam hukum Islam, agar ikhtilaf ulama dalam suatu hukum tidak terjadi dalam proses persidangan di pengadilan, karena sistem perundang-undangan dapat menghilangkan ikhtilaf (Hukmu al-Hakim Yarfau al Khilaf). Serta adanya perundang-undangan dalam hukum Islam akan lebih memberikan kepastian hukum dan memperkecil adanya disparitas putusan.Perkembangan Hukum Islam (hukum perkawinan Islam) di beberapa negara diawali pada abad XIX, yaitu ketika hukum Islam mulai bersentuhan dengan hukum barat/Eropa, ketika itu terjadilah proses modernisasi hukum Islam melalui Taqnin (penyusunan hukum Islam melalui sistem perundang-undangan). Hal ini diberlakukan dalam hukum Islam, agar ikhtilaf ulama dalam suatu hukum tidak terjadi dalam proses persidangan di pengadilan, karena sistem perundang-undangan dapat menghilangkan ikhtilaf (Hukmu al-Hakim Yarfau al Khilaf). Serta adanya perundang-undangan dalam hukum Islam akan lebih memberikan kepastian hukum dan memperkecil adanya disparitas putusan.
Hukum perkawinan Islam dalam doktrin ulama (aqwal al ulama), sebagai interpretasi dari sumber utamanya Al-Qur'an dan As-Sunnah (al-hadist) dimungkinkan adanya banyak pendapat (Taghayuru' al-ahkam bi taghayuri al-azman wa al akwal wa al ahwal/perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman, pendapat dan kondisi sosial). Maka wajar saja, bila dalam suatu negara terjadi perbedaan penerapan hukum, karena dipengaruhi oleh kondisi sosiologis, antropologis, dan mazhab fiqih yang digunakan di negara tersebut berbeda dengan negara lain.
Setelah hukum Islam (hukum perkawinan Islam) berlaku dalam suatu negara (menjadi hukum positif), maka hukum Islam tersebut menjadi sumber materiil (substansial) beracara di pengadilan atau menjadi hukum terapan pada pengadilan yang bersifat mengikat dan memaksa Hakim untuk menerapkannya dalam proses peradilan. Serta menjadi pedoman pejabat pembuat nikah (PPN) serta bersifat mengikat (the binding) dan unifikatif bagi masyarakat muslim Indonesia.
Hukum perkawinan Islam dalam doktrin ulama (aqwal al ulama), sebagai interpretasi dari sumber utamanya Al-Qur'an dan As-Sunnah (al-hadist) dimungkinkan adanya banyak pendapat (Taghayuru' al-ahkam bi taghayuri al-azman wa al akwal wa al ahwal/perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman, pendapat dan kondisi sosial). Maka wajar saja, bila dalam suatu negara terjadi perbedaan penerapan hukum, karena dipengaruhi oleh kondisi sosiologis, antropologis, dan mazhab fiqih yang digunakan di negara tersebut berbeda dengan negara lain.
Setelah hukum Islam (hukum perkawinan Islam) berlaku dalam suatu negara (menjadi hukum positif), maka hukum Islam tersebut menjadi sumber materiil (substansial) beracara di pengadilan atau menjadi hukum terapan pada pengadilan yang bersifat mengikat dan memaksa Hakim untuk menerapkannya dalam proses peradilan. Serta menjadi pedoman pejabat pembuat nikah (PPN) serta bersifat mengikat (the binding) dan unifikatif bagi masyarakat muslim Indonesia.
. Tumbasbuku.com

Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB
Penulis : Marihot Pahala Siahaan
ISBN : 978-979-756-681-4
Halaman : XIV+396
Tahun Terbit :
Harga : Rp. 184800

Stock Buku ada di Penerbit. Bagi yang ingin melakukan pemesanan via form order atau SMS / Wa 08562954111